PRESTDEN REPUELIK INDONESIA - 10Pasal 22 (1) Peringatan dini Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan penyampaian peringatan kepada PSE mengenai terjadinya eskalasi Insiden Siber yang mengarah menjadi Krisis Siber. (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti informasi peringatan dini. Pasal 23 (1) Penetapan status Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O huruf c merupakan penetapan atas situasi Insiden Siber yang terus meningkat dan telah memenuhi kriteria Krisis Siber. (2) Status Krisis Siber ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Kepala Badan. (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Presiden membentuk gugus tugas Krisis Siber. Pasal 24 Penyelenggaraan Manajemen Krisis Siber saat terjadi Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b paling sedikit meliputi: a. penanggulangan Krisis Siber; b. pemulihan Krisis Siber; c. pelaporan penanganan Krisis Siber; dan d. pengakhiran status Krisis Siber. Pasal 25 Penanggulangan Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. b. c. d. identifrkasi dan analisis ruang lingkup sistem elektronik terdampak Krisis Siber; isolasi terhadap sistem elektronik terdampak Krisis Siber; pengumpulan dan preservasi bukti dari sistem elektronik terdampak Krisis Siber; investigasi dan eradikasi penyebab Krisis Siber; e. penguatan . , SK No 161672A .